Kota Bandung, Lautan Api

SUATU hari di Bulan Maret 1946, dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di selatan. Beberapa tahun kemudian, lagu "Halo-Halo Bandung" ditulis untuk melambangkan emosi mereka, seiring janji akan kembali ke kota tercinta, yang telah menjadi lautan api.

Insiden Perobekan Bendera

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan harus dicapai sedikit demi sedikit melalui perjuangan rakyat yang rela mengorbankan segalanya. Setelah Jepang kalah, tentara Inggris datang untuk melucuti tentara Jepang. Mereka berkomplot dengan Belanda (tentara NICA) dan memperalat Jepang untuk menjajah kembali Indonesia.

Berita pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan dari Jakarta diterima di Bandung melalui Kantor Berita DOMEI pada hari Jumat pagi, 17 Agustus 1945. Esoknya, 18 Agustus 1945, cetakan teks tersebut telah tersebar. Dicetak dengan tinta merah oleh Percetakan Siliwangi. Di Gedung DENIS, Jalan Braga (sekarang Gedung Bank Jabar), terjadi insiden perobekan warna biru bendera Belanda, sehingga warnanya tinggal merah dan putih menjadi bendera Indonesia. Perobekan dengan bayonet tersebut dilakukan oleh seorang pemuda Indonesia bernama Mohammad Endang Karmas, dibantu oleh Moeljono.

Tanggal 27 Agustus 1945, dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), disusul oleh terbentuknya Laskar Wanita Indonesia (LASWI) pada tanggal 12 Oktober 1945. Jumlah anggotanya 300 orang, terdiri dari bagian pasukan tempur, Palang Merah, penyelidikan dan perbekalan.

Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah.


Berbagai tekanan dan serangan terus dilakukan oleh pihak Inggris dan Belanda. Tanggal 5 Desember 1945, beberapa pesawat terbang Inggris membom daerah Lengkong Besar. Pada tanggal 21 Desember 1945, pihak Inggris menjatuhkan bom dan rentetan tembakan membabi buta di Cicadas. Korban makin banyak berjatuhan.

Bandoeng Laoetan Api

Ultimatum agar Tentara Republik Indonesia (TRI) meninggalkan kota dan rakyat, melahirkan politik "bumihangus". Rakyat tidak rela Kota Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Mereka mengungsi ke arah selatan bersama para pejuang. Keputusan untuk membumihanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MP3) di hadapan semua kekuatan perjuangan, pada tanggal 24 Maret 1946.

Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi III, mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan rakyat untuk meninggalkan Kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota.

Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Di sana-sini asap hitam mengepul membubung tinggi di udara. Semua listrik mati. Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling seru terjadi di Desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat pabrik mesiu yang besar milik Sekutu. TRI bermaksud menghancurkan gudang mesiu tersebut. Untuk itu diutuslah pemuda Muhammad Toha dan Ramdan. Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut dengan granat tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar, tetapi kedua pemuda itu pun ikut terbakar di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan maka pada jam 21.00 itu juga ikut keluar kota. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00 Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membubung membakar kota. Dan Bandung pun berubah menjadi lautan api.

Pembumihangusan Bandung tersebut merupakan tindakan yang tepat, karena kekuatan TRI dan rakyat tidak akan sanggup melawan pihak musuh yang berkekuatan besar. Selanjutnya TRI bersama rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini melahirkan lagu "Halo-Halo Bandung" yang bersemangat membakar daya juang rakyat Indonesia.

Bandung Lautan Api kemudian menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembakaran itu. Banyak yang bertanya-tanya darimana istilah ini berawal. Almarhum Jenderal Besar A.H Nasution teringat saat melakukan pertemuan di Regentsweg (sekarang Jalan Dewi Sartika), setelah kembali dari pertemuannya dengan Sutan Sjahrir di Jakarta, untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap Kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris.

Jadi saya kembali dari Jakarta, setelah bicara dengan Sjahrir itu. Memang dalam pembicaraan itu di Regentsweg, di pertemuan itu, berbicaralah semua orang. Nah, disitu timbul pendapat dari Rukana, Komandan Polisi Militer di Bandung. Dia berpendapat, “Mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api.” Yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air”
A.H Nasution, 1 Mei 1997

Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Atje Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari bukit Gunung Leutik di sekitar Pameungpeuk, Garut. Dari puncak itu Atje Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi.

Setelah tiba di Tasikmalaya, Atje Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandoeng Djadi Laoetan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandoeng Laoetan Api.

Sumber: Bandung Society For Herritage Conservation

Read more »

Biography Bung Tomo

Sutomo (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920 – meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun)[1] lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo, adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Tjiptowidjojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ayahnya adalah seorang serba bisa. Ia pernah bekerja sebagai polisi di kotapraja, dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam, sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer.

Masa muda

Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di MULO, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus.

Sutomo kemudian bergabung dengan KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Belakangan Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan, ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya, merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendudukan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh tiga orang Indonesia.

Perjuangan

Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting, ketika pada Oktober dan November 1945, ia berusaha membangkitkan semangat rakyat sementara Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara-tentara NICA. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi.

Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia.

Setelah kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an, namun ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Suharto yang mula-mula didukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional.

Padahal, berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran sekaligus Menteri Sosial Ad Interim pada 1955-1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956-1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia.

Namun pada awal 1970-an, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Suharto sehinga pada 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh Suharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal.

Ia masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik, namun ia tidak pernah mengangkat-angkat peranannya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya.

Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya, namun tidak menganggap dirinya sebagai seorang Muslim saleh, ataupun calon pembaharu dalam agama. Pada 7 Oktober 1981 ia meninggal dunia di Padang Arafah, ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji yang meninggal dalam ziarah ke tanah suci, jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah Taman Makam Pahlawan, melainkan di Tempat Pemakaman Umum Ngagel di Surabaya.

Gelar Pahlawan Nasional

Setelah pemerintah didesak oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fraksi Partai Golkar (FPG) agar memberikan gelar pahlawan kepada Bung tomo pada 9 November 2007.[2] Akhirnya gelar pahlawan nasional diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta

Read more »

Surabaya, kota pahlawan

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur.
Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Kata Surabaya konon berasal dari cerita mitos pertempuran antara sura (ikan hiu) dan baya dan akhirnya menjadi kota Surabaya

Sebelum kedatangan Belanda
Surabaya dulunya merupakan gerbang Kerajaan Majapahit, yakni di muara Kali Mas. Bahkan hari jadi Kota Surabaya ditetapkan sebagai tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap pasukan kerajaan Mongol utusan Kubilai Khan. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai ikan SURO (ikan hiu/berani)dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai BOYO (buaya/bahaya), jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya.

Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota wali sanga, Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di daerah Ampel. Tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kesultanan Demak.

Menyusul runtuhnya Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram: diserbu Panembahan Senopati tahun 1598, diserang besar-besaran oleh Panembahan Seda ing Krapyak tahun 1610, diserang Sultan Agung tahun 1614. Pemblokan aliran Sungai Brantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah. Tahun 1675, Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya, namun akhirnya didepak VOC pada tahun 1677.

Dalam perjanjian antara Paku Buwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC.

Zaman Hindia-Belanda
Pada zaman Hindia-Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibukota Karesidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kotamadya (Gemeente). Pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Sejak itu Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia-Belanda setelah Batavia.

Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Sampai tahun 1920-an, tumbuh pemukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Pada tahun 1917 dibangun fasilitas pelabuhan modern di Surabaya.

Tanggal 3 Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara Sekutu pada tanggal 17 Mei 1944.

Pertempuran di kota ini salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah.

Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran tanggal 10 November 1945 tersebut hingga sekarang dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Read more »

Sejarah Peristiwa 10 November

Peristiwa 10 November merupakan peristiwa sejarah perang antara Indonesia dan Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan tujuh hari kemudian, tepatnya, 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang.
Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sebelum dilucuti oleh sekutu, rakyat dan para pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober. Tentara Inggris didatangkan ke Indonesia atas keputusan dan atas nama Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi, selain itu, tentara Inggris juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) pun membonceng. Itulah yang meledakkan kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana.

Di Surabaya, dikibarkannya bendera Belanda, Merah-Putih-Biru, di Hotel Yamato, telah melahirkan Insiden Tunjungan, yang menyulut berkobarnya bentrokan-bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dengan badan-badan perjuangan yang dibentuk oleh rakyat. Bentrokan-bentrokan bersenjata dengan tentara Inggris di Surabaya, memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober.

Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya (Mayor Jenderal Mansergh) mengeluarkan ultimatum yang merupakan penghinaan bagi para pejuang dan rakyat umumnya. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut ditolak oleh Indonesia. Sebab, Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri (walaupun baru saja diproklamasikan), dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai alat negara juga telah dibentuk.

Selain itu, banyak sekali organisasi perjuangan yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar. Badan-badan perjuangan itu telah muncul sebagai manifestasi tekad bersama untuk membela republik yang masih muda, untuk melucuti pasukan Jepang, dan untuk menentang masuknya kembali kolonialisme Belanda (yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia).

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran dan dahsyat sekali, dengan mengerahkan sekitar 30 000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang.

Berbagai bagian kota Surabaya dihujani bom, ditembaki secara membabi-buta dengan meriam dari laut dan darat. Ribuan penduduk menjadi korban, banyak yang meninggal dan lebih banyak lagi yang luka-luka. Tetapi, perlawanan pejuang-pejuang juga berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk.

Pihak Inggris menduga bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari saja, dengan mengerahkan persenjataan modern yang lengkap, termasuk pesawat terbang, kapal perang, tank, dan kendaraan lapis baja yang cukup banyak.

Namun di luar dugaan, ternyata para tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan ulama' serta kiyai-kiyai pondok jawa seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah serta kiyai-kiyai pesantren lainnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat umum (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiyai)juga ada pelopor muda seperti bung tomo dan lainnya. sehingga perlawanan itu bisa bertahan lama, berlangsung dari hari ke hari, dan dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran besar-besaran ini memakan waktu sampai sebulan, sebelum seluruh kota jatuh di tangan pihak Inggris.

Peristiwa berdarah di Surabaya ketika itu juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itulah yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Read more »

Hari Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Makna Hari Kemerdekaan Indonesia - Jatuhnya bom atom di dua kota Hirosyima dan Nagasaki, membuat Jepang shock. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar berita kekalahan Jepang, para pemuda melihat adanya momentum yang tepat untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Sejarah Makna Hari Kemerdekaan Indonesia ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita generasi para penerus. Sejarah Makna Hari Kemerdekaan Indonesia

Namun, harapan para pemuda tidak semulus yang dibayangkan. Golongan tua justru melihat pada saat itu kekuatan Jepang masih terlalu kuat. Akhirnya, timbullah peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Setelah didesak, akhirnya semua sepakat pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan RI diproklamasikan.

Read more »

BIography R.A. Kartini

Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari Sekolah Dasar ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orangtuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut, ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani Simbok (pembantunya).

Akhirnya membaca menjadi kegemarannya, tiada hari tanpa membaca. Semua buku, termasuk surat kabar dibacanya. Kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, ia selalu menanyakan kepada Bapaknya. Melalui buku inilah, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa (Belanda, yang waktu itu masih menjajah Indonesia). Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya didapur tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Ditengah kesibukannya ia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat dengan teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Tak berapa lama ia menulis surat pada Mr.J.H Abendanon. Ia memohon diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda.

Beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orangtuanya dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Setelah menikah ia ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya mengerti dan ikut mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya Kartini berhasil mendirikan Sekolah Wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah “Sekolah Kartini”. Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong, ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapa saja, tidak membedakan antara yang miskin dan kaya.

Pada tanggal 17 september 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya yang ke-25, setelah ia melahirkan putra pertamanya. Setelah Kartini wafat, Mr.J.H Abendanon memngumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul “DOOR DUISTERNIS TOT LICHT” yang artinya “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Saat ini mudah-mudahan di Indonesia akan terlahir kembali Kartini-kartini lain yang mau berjuang demi kepentingan orang banyak. Di era Kartini, akhir abad 19 sampai awal abad 20, wanita-wanita negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria bahkan belum diijinkan menentukan jodoh/suami sendiri, dan lain sebagainya.

Kartini yang merasa tidak bebas menentukan pilihan bahkan merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang wanita, juga selalu diperlakukan beda dengan saudara maupun teman-temannya yang pria, serta perasaan iri dengan kebebasan wanita-wanita Belanda, akhirnya menumbuhkan keinginan dan tekad di hatinya untuk mengubah kebiasan kurang baik itu.

Belakangan ini, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar agak diperdebatkan. Dengan berbagai argumentasi, masing-masing pihak memberikan pendapat masing-masing. Masyarakat yang tidak begitu menyetujui, ada yang hanya tidak merayakan Hari Kartini namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.

Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya. Namun yang lebih ekstrim mengatakan, masih ada pahlawan wanita lain yang lebih hebat daripada RA Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja, Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Dan berbagai alasan lainnya.

Sedangkan mereka yang pro malah mengatakan Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja melainkan adalah tokoh nasional artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya. Cara pikirnya sudah dalam skop nasional.

Sekalipun Sumpah Pemuda belum dicetuskan waktu itu, tapi pikiran-pikirannya tidak terbatas pada daerah kelahiranya atau tanah Jawa saja. Kartini sudah mencapai kedewasaan berpikir nasional sehingga nasionalismenya sudah seperti yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda 1928.

Terlepas dari pro kontra tersebut, dalam sejarah bangsa ini kita banyak mengenal nama-nama pahlawan wanita kita seperti Cut Nya’ Dhien, Cut Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan, Ny. Walandouw Maramis, Christina Martha Tiahohu, dan lainnya.

Mereka berjuang di daerah, pada waktu, dan dengan cara yang berbeda. Ada yang berjuang di Aceh, Jawa, Maluku, Menado dan lainnya. Ada yang berjuang pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, atau setelah kemerdekaan. Ada yang berjuang dengan mengangkat senjata, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui organisasi maupun cara lainnya. Mereka semua adalah pejuang-pejuang bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang patut kita hormati dan teladani.

Raden Ajeng Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi.

Bagi wanita sendiri, dengan upaya awalnya itu kini kaum wanita di negeri ini telah menikmati apa yang disebut persamaan hak tersebut. Perjuangan memang belum berakhir, di era globalisasi ini masih banyak dirasakan penindasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan.

Read more »

Pahlawan masa kini

Tau gak sih??? sebenarnya, pahlawan itu gak selalu orang yang berjuang atau berperang demi kemerdekaan... Tapi pada saat ini juga ada pahlawan yang membantu kita semua mencapai cita-cita... tau gak siapa? yap!!! Pahlawan tanpa tanda jasa atau yang sering kita sebut 'GURU'!!!
Guru juga disebut pahlawan karena mereka mendidik kita agar kita pintar dan mencapai cita-cita... Nah, Kalau seluruh rakyat Indonesia pintar, maka Indonesia pun akan berkembang prestasinya... Guru disebut Pahlawan tanpa tanda jasa karena guru itu pahlawan tetapi tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan jasanya... Jadi sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada guru-guru kita dan menghormati mereka... OKE???

Read more »

Biography Wakil Presiden RI Pertama : H. Moh. Hatta

Biodata

Nama Lengkap	H. Mohammad Hatta
Nama akrab	Bung Hatta
Tanggal lahir	12 Agustus 1902
Tempat lahir	Sumatera Barat
Wafat	Jakarta, 14 Maret 1980
Istri	Rahmi Rachim
Pendidikan	Pendidikan dasar Sekolah Melayu
	Europeesche Lagere School
	MULO
	Sekolah Tinggi Dagang "Prins Hendrik School
	Nederland Handelshogeschool (universitas Erasmus)
Jabatan Tertinggi	Wakil Presiden pertama
Penghargaan	Pahlawan Nasional
	Bapak Koperasi Indonesia
	Doktor Honoriscausa Fak Hukum Universitas Gadjah Mada
	Proklamator Indonesia
	The Founding Father’s of Indonesia
Aktivitas Organisasi	Jong Sumatranen Bond
	Perhimpunan Hindia
	Liga Menentang Imperialisme
	Club Pendidikan Nasional Indonesia
	Partai Nasional Indonesia

Read more »

Biography Presiden RI Pertama : Ir. Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika..

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.


Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir.Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus memburuk, yang pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi".

Read more »

Biography Tuanku Imam Bonjol

Tuanku Imam Bonjol (lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatra Barat 1772 - wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotak, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864), bernama asli Muhammad Shahab atau Petto Syarif, adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda, peperangan itu dikenal dengan nama Perang Padri di tahun 1803-1837. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973, tanggal 6 November 1973 .

Tuanku Imam Bonjol dilahirkan di Bonjol, Pasaman, Indonesia pada tahun 1772.Beliau kemudiannya meninggal dunia di Manado, Sulawesi pada 6 November 1864 dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di Khusus Lotak, Minahasa.

Read more »

Biography Kapitan Pattimura

Kapitan Pattimura

Nama Asli: Thomas Matulessy

Lahir: Negeri Haria, Pulau Saparua-Maluku, tahun 1783

Meninggal: Benteng Victoria, Ambon, 16 Desember 1817

Karir Militer: Mantan Sersan Militer Inggris


Kapitan Pattimura yang bernama asli Thomas Matulessy, ini lahir di Negeri Haria, Saparua, Maluku tahun 1783. Perlawanannya terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1817 sempat merebut benteng Belanda di Saparua selama tiga bulan setelah sebelumnya melumpuhkan semua tentara Belanda di benteng tersebut. Namun beliau akhirnya tertangkap. Pengadilan kolonial Belanda menjatuhkan hukuman gantung padanya. Eksekusi yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 1817 akhirnya merenggut jiwanya.

Read more »

Bentuk Penghormatan Indonesia Kepada Para Pahlawan

Ini adalah beberapa bentuk penghormatan negara Indonesia kepada para pahlawan...

Read more »

Gambar Para Pahlawan Indonesia

Para pahlawan kita...

Read more »

Daftar Nama-Nama Pahlawan Indonesia

A

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Kiai Haji Abdul Halim	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008[6]
2	Jendral Besar Abdul Harris Nasution	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002[2]
3	Abdul Kadir	13 November 1999	Keppres No. 114/TK/1999[2]
4	Abdul Muis	30 Agustus 1959	Keppres No. 218 Tahun 1959[2]
5	Marsekal Muda Abdulrachman Saleh	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974[2]
6	Kiai Haji Achmad Rifai	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004[2]
7	Prof. Mr. Achmad Subardjo	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009[7]
8	Haji Adam Malik	6 November 1998	Keppres No. 107/TK/1998[2]
9	Mayor Jenderal Adenan Kapau Gani	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[8]
10	Marsekal Muda Agustinus Adisucipto	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974[2]
11	Sultan Ageng Tirtayasa	1 Agustus 1970	Keppres No. 45/TK/1970[2]
12	Sultan Agung Hanyokrokusumo	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975[2]
13	Haji Agus Salim	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961[2]
14	Kiai Haji Ahmad Dahlan	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961[2]
15	Jenderal Ahmad Yani	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965[2]
16	Mgr. Albertus Sugiyapranata S.J.	26 Juli 1963	Keppres No. 152 Tahun 1963[2]
17	Raja Ali Haji	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004[2]
18	Alimin	26 Juni 1964	Keppres No. 163 Tahun 1964[9]
19	Tengku Amir Hamzah	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975[2]
20	Andi Abdullah Bau Massepe	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005[2]
21	Andi Jemma	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002[2]
22	Andi Mappanyukki	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004[2]
23	Haji Andi Sultan Daeng Raja	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]
24	Pangeran Antasari	27 Maret 1968	Keppres No. 06/TK/1968[2]
25	Arie Frederik Lasut	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969[2]
26	Raden Mas Tumenggung Ario Suryo	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964[2]

[sunting] B

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Bagindo Azizchan	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005[2]
2	Jenderal Basuki Rahmat	9 November 1969	Keppres No. 10/TK/1969[2]
3	Bung Tomo	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008[6]

[sunting] C

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Teungku Cik di Tiro	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973[2]
2	Cilik Riwut	6 November 1998	Keppres No. 108/TK/1998[2]
3	dr. Cipto Mangunkusumo	2 Mei 1964	Keppres No. 109 Tahun 1964[2]
4	Cut Nyak Dhien	2 Mei 1964	Keppres No. 106 Tahun 1964[11]
5	Cut Nyak Meutia	2 Mei 1964	Keppres No. 106 Tahun 1964[2]

[sunting] D

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Dewi Sartika	1 Februari 1966	Keppres No. 252 Tahun 1966[2]
2	Pangeran Diponegoro	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973[2]
3	Ernest Douwes Dekker (Setiabudi)	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961[2]

[sunting] F

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Kiai Haji Fakhruddin	26 Juni 1964	Keppres No. 163 Tahun 1964[2]
2	Fatmawati	4 November 2000	Keppres No. 118/TK/2000[2]
3	Ferdinand Lumbantobing	17 November 1962	Keppres No. 361 Tahun 1962[2]
4	Raja Haji Fisabilillah	11 Agustus 1997	Keppres No. 72/TK/1997[2]
5	Frans Kaisiepo	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993[2]

[sunting] G

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Gatot Mangkupraja	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004[2]
2	Jenderal Gatot Subroto	18 Juni 1962	Keppres No. 222 Tahun 1962[2]

[sunting] H

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Haji Abdul Malik Karim Amrullah	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[5]
2	Halim Perdanakusuma	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975[2]
3	Sri Sultan Hamengkubuwana I	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]
4	Sri Sultan Hamengkubuwana IX	30 Juli 1990	Keppres No. 53/TK/1990[2]
5	Kopral Harun bin Said (Thohir)	17 Oktober 1968	Keppres No. 50/TK/1968[2]
6	Letnan Jenderal Haryono	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965[2]
7	Brigadir Jenderal Hasan Basry	3 November 2001	Keppres No. 110/TK/2001[2]
8	Sultan Hasanuddin	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973[2]
9	Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyari	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964[2]
10	Prof. Dr. Hazairin	13 Agustus 1999	Keppres No. 74/TK/1999[2]
11	Prof. Dr. Ir. Herman Johannes	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009[7]

[sunting] I

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	I Gusti Ketut Jelantik	15 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993[2]
2	I Gusti Ketut Pudja	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[5]
3	Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975[2]
4	Dr. Ida Anak Agung Gde Agung	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[8]
6	Idham Chalid	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[5]
7	Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[5]
8	H. Ilyas Yakoub	13 Agustus 1999	Keppres No. 74/TK/1999[2]
9	Tuanku Imam Bonjol	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973[2]
10	Sultan Iskandar Muda	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993[2]
11	Ismail Marzuki	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/2004[2]
12	Marsekal Madya Iswahyudi	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975[2]
13	Prof. Dr. Iwa Kusumasumantri	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002[2]
14	Izaak Huru Doko	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]

[sunting] J

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Laksamana Muda TNI (Purn.) Jahja Daniel Dharma	9 November 2009	Keppres No. 58/TK/2009[7]
2	Gusti Pangeran Harya Jatikusumo	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002[2]
3	Dr Johanes Leimena	11 November 2010	Keppres No. 52/TK/2010[1]
4	Johannes Abraham Dimara	11 November 2010	Keppres No. 52/TK/2010[1]
5	Ir. Raden Juanda Kartawijaya	6 November 1963	Keppres No. 244 Tahun 1963[2]

[sunting] K

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	AIP Karel Satsuit Tubun	5 Oktober 1965	Keppres No. 114/KOTI/1965[2]
2	Raden Ajeng Kartini	2 Mei 1964	Keppres No. 108 Tahun 1964[2]
3	Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo	19 Oktober 1965	Keppres No. 118/KOTI/1965[2]
4	Ki Hajar Dewantara	28 Agustus 1959	Keppres No. 305 Tahun 1959[2]
5	Ki Sarmidi Mangunsarkoro	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[5]
6	Kiras Bangun (Garamata)	7 November 2005	Keppres No. 82/TK/2005[2]
7	Dr. Kusumah Atmaja S.H.	14 Mei 1965	Keppres No. 124 Tahun 1965[2]

[sunting] L

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	La Madukelleng	6 November 1998	Keppres No. 109/TK/1998[2]

[sunting] M

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Sultan Mahmud Badaruddin II	29 Oktober 1984	Keppres No. 63/TK/1984[2]
2	KGPA Arya Mangkunagara I	17 Agustus 1988	Keppres No. 48/TK/1988[2]
3	Maria Walanda Maramis	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969[2]
4	Laksamana Laut Martadinata	7 Oktober 1966	Keppres No. 220 Tahun 1966[2]
5	Martha Christina Tiahahu	20 Mei 1969	Keppres No. 12/TK/1969[12]
6	Marthen Indey	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993[2]
7	Kiai Haji Mas Mansur	26 Juni 1964	Keppres No. 163 tahun 1964[2]
8	Maskoen Soemadiredja	5 November 2004	Keppres No. 89/TK/TH 2004[2]
9	Mayor Jenderal TNI Prof. Dr. Moestopo	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[8]
10	dr. Moewardi	4 Agustus 1964	Keppres No. 190 Tahun 1964[2]
11	Drs. Mohammad Hatta	23 Oktober 1986	Keppres No. 81/TK/1986[2]
12	Mohammad Husni Thamrin	28 Juli 1960	Keppres No. 175 Tahun 1960[2]
13	Prof. Mohammad Yamin S.H.	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973[2]
14	Muhammad Isa Anshary	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]
15	Muhammad Natsir	6 November 2008	Keppres No. 41/TK/2008[6]

[sunting] N

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Nani Wartabone	6 November 2003	Keppres No. 85/TK/TH 2003[2]
2	Kiayi Haji Noer Alie	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]
3	Nuku Muhammad Amiruddin	7 Agustus 1995	Keppres No. 71/TK/1995[2]
4	Nyai Ahmad Dahlan	22 September 1971	Keppres No. 42/TK/1971[2]
5	Nyi Ageng Serang	13 Desember 1974	Keppres No. 84/TK/1974[2]

[sunting] O

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Oemar Said Tjokroaminoto	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961[2]
2	Opu Daeng Risadju	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]
3	Oto Iskandar di Nata	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973[13]

[sunting] P

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Pajonga Daeng Ngalie Karaeng Polongbangkeng	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]
2	Sri Susuhunan Pakubuwana VI	17 November 1964	Keppres No. 294 Tahun 1964[2]
3	Sri Susuhunan Pakubuwana X	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[5]
4	Mayor Jenderal Pandjaitan	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965[2]
5	Kapitan Pattimura	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973[2]
6	Kapten Pierre Tendean	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965[2]
7	Pong Tiku	6 November 2002	Keppres No. 73/TK/2002[2]

[sunting] R

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Radin Inten II	23 Oktober 1986	Keppres No. 81/TK/1986[2]
2	Ranggong Daeng Romo	3 November 2001	Keppres No. 109/TK/2001[2]
3	Hajjah Rangkayo Rasuna Said	13 Desember 1974	Keppres No. 84/TK/1974[2]
4	Rizal Nurdin	9 November 2005	Keppres No. 83/TK/2005[4]
5	Robert Wolter Monginsidi	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973[2]

[sunting] S

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Dr. Saharjo S.H.	29 November 1963	Keppres No. 245 Tahun 1963[2]
2	Dr. G.S.S.J. Ratulangi	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961[2]
3	Kiai Haji Samanhudi	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961[2]
4	Slamet Riyadi	9 November 2007	Keppres No. 66/TK/2007[8]
5	Silas Papare	14 September 1993	Keppres No. 77/TK/1993[2]
6	Sisingamangaraja XII	9 November 1961	Keppres No. 590 Tahun 1961[2]
7	Letnan Jenderal Siswondo Parman	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965[2]
8	Siti Hartinah	30 Juli 1996	Keppres No. 60/TK/1996[2]
9	Soekarno	23 Oktober 1986	Keppres No. 81/TK/1986[2]
10	Jenderal Soedirman	10 Desember 1964	Keppres No. 314 Tahun 1964[2]
11	Kolonel Sugiono	19 Oktober 1965	Keppres No. 118/Koti/1965[2]
12	Prof. Dr. Suharso	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973[2]
13	Sukarjo Wiryopranoto	29 Oktober 1962	Keppres No. 342 Tahun 1962[2]
14	Supeno	13 Juli 1970	Keppres No. 39/TK/1970[2]
15	Prof. Dr. Soepomo	14 Mei 1965	Keppres No. 123 Tahun 1965[2]
16	Letnan Jenderal Suprapto	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965[2]
17	Suprijadi	9 Agustus 1975	Keppres No. 63/TK/1975[2]
18	Suroso R.P	23 Oktober 1986	Keppres No. 81/TK/1986[2]
19	Raden Mas Soerjopranoto	20 November 1959	Keppres No. 310 Tahun 1959[2]
20	Sutan Syahrir	9 April 1966	Keppres No. 76 Tahun 1966 [2]
21	dr. Soetomo	27 Desember 1961	Keppres No. 657 Tahun 1961[2]
22	Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo	5 Oktober 1965	Keppres No. 111/KOTI/1965[2]
23	Syafruddin Prawiranegara	7 November 2011	Keppres No. 113/TK/2011[5]
24	Sultan Syarif Kasim II	6 November 1998	Keppres No. 109/TK/1998[2]
25	Syech Yusuf Tajul Khalwati	7 Agustus 1995	Keppres No. 71/TK/1995[2]

[sunting] T

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Tan Malaka	28 Maret 1963	Keppres No. 53 tahun 1963[14]
2	Tuanku Tambusai	7 Agustus 1995	Keppres No. 71/TK/1995[2]
3	Teuku Mohammad Hasan	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]
4	Teuku Nyak Arief	9 November 1974	Keppres No. 71/TK/1974[3]
5	Teuku Umar	6 November 1973	Keppres No. 87/TK/1973[2]
6	Sultan Thaha Sjaifuddin	24 Oktober 1977	Keppres No. 79/TK/1977[2]
7	Raden Mas Tirto Adhi Soerjo	3 November 2006	Keppres No. 85/TK/2006[10]

[sunting] U

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Untung Suropati	3 November 1975	Keppres No. 106/TK/1975[2]
2	Letnan Jenderal Urip Sumoharjo	10 Desember 1964	Keppres No. 314 Tahun 1964[2]
3	Usman Janatin	17 Oktober 1968	Keppres No. 50/TK/1968[2]

[sunting] W

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Wage Rudolf Supratman	20 Mei 1971	Keppres No. 16/TK/1971[2]
2	Wahid Hasyim	24 Agustus 1964	Keppres No. 206 Tahun 1964[2]
3	Wahidin Sudirohusodo	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973[2]
4	Wilhelmus Zakaria Johannes	27 Maret 1968	Keppres No. 6/TK/1968[2]

[sunting] Y

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Yos Sudarso	6 November 1973	Keppres No. 88/TK/1973[2]

[sunting] Z

No.	Nama	Tanggal penetapan	Dasar penetapan
1	Kiai Haji Zainal Mustafa	6 November 1972	Keppres No. 64/TK/1972[2]
2	Kiai Haji Zainul Arifin	4 Maret 1963	Keppres No. 35 Tahun 1963[2]

Read more »